JAKARTA – Menko Polhukam Moh Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam sebuah acara di Makassar.
Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini hanya mendapatkan skor 5 dari rentang 1 hingga 10, dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab Menko Polhukam.
Namun, Moh Mahfud MD menegaskan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo perlu dilihat dalam konteks yang jelas, yakni pasca tragedi vonis Mahkamah Konstitusi (MK) dan sanksi yang dijatuhkan oleh MKMK.
Moh Mahfud MD menambahkan bahwa sebelum kejadian tersebut, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada bulan September 2023, penegakan hukum di Indonesia rata-rata mencapai 61,9 persen, menjadi angka terbaik yang diraih selama ini.
“Pembangunan bidang Politik dan Keamanan bahkan mencapai angka yang spektakuler, melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah sebesar 79,3 persen,” ujar Moh Mahfud MD. “Saya mengundang semua pihak untuk melihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada bulan September tahun ini.”
Moh Mahfud MD menekankan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo harus dipahami sebagai penilaian terkini setelah peristiwa panas di MK, sesuai dengan pertanyaan panelis di acara tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah pemerintahan.
Dalam mengakhiri klarifikasinya, Menko Polhukam Moh Mahfud MD menegaskan kembali bahwa penilaian Ganjar Pranowo seharusnya dipahami dalam konteks “sekarang ini” dan tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab langsung dari Menko Polhukam.
sumber:@Moh Mahfud MD
