Fataya.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan bahwa tiga provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, telah menerapkan tarif pajak hiburan di bawah 40% untuk tempat seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
Langkah ini sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
Menurut Menteri Tito, “Penerapan tarif pajak hiburan ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor hiburan. Dengan memberikan insentif fiskal, kami berharap dapat merangsang aktivitas bisnis di tempat-tempat tersebut.”
Meskipun beberapa daerah menurunkan tarif, para pengusaha di lima sektor hiburan tersebut masih melibatkan diri dalam gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 58 Undang-Undang tersebut.
Mereka berpendapat bahwa pasal tersebut memberikan dasar hukum yang ambigu dan dapat memberikan ruang interpretasi yang luas.
Terkait hal ini, Menteri Tito mengungkapkan, “Kami menghormati hak para pengusaha untuk menyuarakan pandangan mereka.
Namun, kami juga mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan regulasi dengan bijak dan memberikan insentif fiskal berdasarkan pertimbangan pembangunan daerah.”
Pemerintah berharap bahwa langkah ini akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor hiburan.
Meski demikian, perdebatan terkait tarif pajak dan regulasi di sektor ini masih akan terus berkembang, mempertimbangkan kepentingan para pelaku usaha dan tujuan pembangunan daerah.
Sumber: @investordaily
