Fataya.co.id – Sebuah video kontroversial mengenai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, beredar luas di media sosial.
Dalam video berdurasi satu menit itu, Hasbi diduga mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa’ Takalar.
Pada video tersebut, Hasbi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar, dan program tersebut akan dilanjutkan oleh capres-cawapres nomor urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024.
“Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang,” ungkap Hasbi.
Menyikapi hal ini, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Bawaslu Takalar untuk menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN. Saiful mengingatkan pentingnya netralitas ASN terutama menjelang Pemilu.
“Sudah kita lihat netralitasnya dalam videonya, tinggal teman-teman (Bawaslu Takalar) lanjutkan,” ujar Saiful.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu, karena Bawaslu Takalar masih melakukan penelusuran.
Jika terbukti, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan melakukan tahapan sesuai prosedur.
Kasus ini menjadi sorotan terkait netralitas ASN dalam konteks politik, dan penelusuran sedang dilakukan untuk memahami dimensi dan implikasi pelanggaran yang mungkin terjadi.
Sumber: @undercover.id
