Fataya.co.id – Tinta yang digunakan dalam setiap pencoblosan pemilu harus dipastikan kehalalannya, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati.
Menurut Muti Arintawati, tinta yang digunakan saat pemilu harus dipastikan tidak mengandung bahan yang najis, dan juga harus memiliki kemampuan menembus air agar tidak mengganggu atau menghalangi kualitas wudhu seseorang setelah terkena tinta.
“Jadi ada 2 hal untuk tinta pemilu itu, satu adalah bahannya. Jadi bahannya dipastikan tidak ada bahan yang najis yang digunakan,” ungkap Muti Arintawati dalam keterangannya di Kantor MUI Pusat pada Kamis (18/1/2024).
“Yang kedua bahwa tintanya ketika sudah di kulit itu pasti bisa ditembus air sehingga tidak mengganggu (menghalangi) air wudhu sampai ke kulit,” lanjutnya.
Muti Arintawati menekankan bahwa persyaratan ideal tersebut harus dipenuhi oleh produsen tinta.
Hal ini karena yang mengajukan sertifikasi halal adalah produsen, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Karena ini sudah sejak sebelum tahun 2000 itu sudah mulai sertifikasi tinta, jadi kalau produsen yang memang terus-menerus memperpanjang sertifikasi halal, ya, tentunya sampai sekarang masih tetap punya sertifikat halal, nanti datanya bisa kami siapkan,” tegas Muti.
Muti Arintawati juga menambahkan bahwa kehalalan tinta sudah menjadi syarat sejak tahun 2000, dan beberapa produsen tinta terus melakukan perpanjangan sertifikasi halal demi menjaga kualitas produknya.
Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan pemilu di Indonesia dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keagamaan dan menjaga kenyamanan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah wudhu setelah mencoblos.
Sumber: @undercover.id
