Fataya.co.id – Sebuah ketegangan muncul antara Istana dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, setelah pihak Istana menyebut sejumlah kritik dari beberapa kampus terhadap Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari strategi politik partisan menjelang Pemilu.
Prof. Harkristuti, yang juga mantan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, penyusun UU SPPA dan KUHP, serta Ketua Guru Besar UI, menegaskan bahwa pernyataan Istana tersebut tidak benar.
Dalam tanggapannya, Prof. Harkristuti menyatakan bahwa motivasi dari pihaknya semata-mata adalah untuk menyelamatkan demokrasi yang adil dan jujur.
“Tidak ada kepentingan lain selain menyelamatkan demokrasi yang adil dan jujur,” tegas Prof. Harkristuti.
Lebih lanjut, Guru Besar UI tersebut mengaku merasa tersinggung dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Istana.
Bahkan, ia menantang pihak Istana untuk membuktikan tuduhan yang diarahkan padanya.
“Kalau orang Istana mau sembarangan, kami akademisi juga bisa marah,” ujar Prof. Harkristuti dengan tegas.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menghormati hak setiap orang untuk berpendapat, termasuk bagi para civitas akademika yang baru-baru ini menyampaikan kritik.
Namun, Ari menduga adanya strategi politik partisan untuk kepentingan elektoral di tengah pertarungan opini menjelang Pemilu.
“Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti muncul sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral,” kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tensi politik semakin meningkat menjelang Pemilu, dengan pergulatan opini dan pandangan antara pemerintah dan civitas akademika yang semakin terbuka.
Sumber: @undercover.id
