Fataya.co.id – Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan langkah drastis dengan menghentikan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Keputusan ini bertujuan untuk lebih memfokuskan 20 persen dari dana pendidikan per tahun pada peningkatan riset dan pengembangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengungkapkan pertimbangan ini sebagai respons terhadap rendahnya rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Muhadjir menyatakan, “Kami sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana pendidikan lebih fokus pada peningkatan riset dan pengembangan.
Saat ini, rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, dan kami perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini.”
Pemerintah berharap bahwa dengan menghentikan alokasi APBN untuk LPDP, mereka dapat mengumpulkan hampir Rp140 triliun yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki rasio penduduk berpendidikan tinggi.
Muhadjir Effendy menegaskan bahwa opsi ini tidak akan berdampak pada program LPDP, asalkan dana yang terhimpun diinvestasikan secara menguntungkan.
“Dengan dana yang kami kumpulkan, kami berharap dapat memberikan dampak positif pada sistem pendidikan tinggi dan memastikan bahwa riset dan pengembangan mendapatkan perhatian yang lebih besar,” tambah Muhadjir.
Meskipun langkah ini diambil dengan niat baik untuk memajukan sektor pendidikan tinggi di Indonesia, masih banyak pihak yang menunggu keputusan final dan melihat bagaimana implementasinya nantinya.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana ini dan bagaimana dampaknya pada berbagai aspek pendidikan di Tanah Air.
Sumber: @beritasatu
