Fataya.co.id – Debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu memunculkan sorotan terkait penurunan indeks demokrasi di Indonesia.
Calon Presiden Anies Baswedan menyindir kondisi ini, menegaskan bahwa kebebasan berbicara menurun, terutama dalam konteks pasal kewenangan yang dianggap mengganggu kebebasan berpendapat, seperti UU ITE dan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946.
Menyikapi kritik tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan respons santai melalui akun Instagram pribadinya.
Dalam komentarnya, Jokowi menyatakan, “Ya itu sebagai evaluasi,” sambil tersenyum. Presiden tampak memandang serius setiap kritik yang muncul terkait kondisi demokrasi di Indonesia.
Presiden Jokowi kemudian menegaskan bahwa selama pemerintahannya, tidak pernah ada pembatasan terhadap kebebasan berbicara masyarakat.
“Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun, dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah melarang aksi demo.
Meskipun terlihat banyaknya demonstrasi yang berlangsung setiap minggunya, Presiden meyakinkan bahwa pemerintah memberikan ruang untuk ekspresi dan pendapat rakyat.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik secara tajam terkait kondisi indeks demokrasi dan kebebasan berbicara yang menurun dalam debat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anies menilai bahwa rakyat kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi saat ini.
Debat ini menjadi momen penting untuk menyuarakan perbedaan pandangan terkait kondisi demokrasi di Indonesia, dan tanggapan santai Presiden Jokowi memberikan sinyal bahwa pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan kritik yang membangun demi kemajuan demokrasi di tanah air.
Sumber: @cnbcindonesia
