Fataya.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram resmi DPR RI (@dpr_ri) terkait ledakan hebat yang terjadi di PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS).
Gunhar meminta agar perusahaan smelter itu menghentikan sementara operasional dalam mengolah nikel, sebagai langkah koordinatif dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki insiden tragis di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Gunhar, penghentian sementara operasional smelter ITSS bukan hanya untuk memudahkan investigasi kepolisian terkait ledakan, tetapi juga untuk memastikan keamanan operasional smelter dari kemungkinan kejadian serupa di masa depan.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (24/12/2023), Gunhar menyatakan, “Selama pengusutan masih berjalan, operasional PT IMIP harus menghentikan operasionalnya. Juga dipastikan tingkat keamanan terjamin dari kejadian kebakaran.”
Ledakan hebat tersebut mengakibatkan 13 orang pekerja tewas dan 22 orang lainnya mengalami luka ringan dan berat.
Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho Agus, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika tim teknis dari PT ITSS melakukan perbaikan pada tungku feronito di lantai dua gedung perusahaan.
Yulian Gunhar juga mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna menemukan penyebab pasti dari kebakaran tersebut.
“Kami dari Komisi VII DPR RI meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kebakaran yang terjadi di PT IMIP, hingga ditemukan penyebab bencana yang menelan korban jiwa para pekerja itu,” tandasnya.
Pentingnya pengusutan dan investigasi diakui oleh Gunhar sebagai langkah kritis untuk memastikan apakah insiden yang menyebabkan korban jiwa tersebut disebabkan oleh kelalaian atau masalah peralatan.
“Melalui investigasi akan ditemukan, apakah karena kelalaian? Atau apakah karena peralatan yang digunakan kurang layak? Selain itu, perlu dipastikan bagaimana perawatan terhadap peralatan smelter secara berkala sesuai aturan,” tambahnya.
Pihak berwenang diharapkan segera merespons serius atas permintaan dan dorongan dari Anggota Komisi VII DPR RI ini, guna memberikan kejelasan dan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya tragedi serupa di industri smelter di masa mendatang.
Sumber: @dpr_ri
