Fataya.co.id – Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam beberapa waktu terakhir, dituduh sebagai alat politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program bansos memiliki peran krusial dalam menekan tingkat kemiskinan di Tanah Air pada tahun 2023.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 443,4 triliun sepanjang tahun 2023, program bansos melibatkan sejumlah inisiatif, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT El-Nino, subsidi BBM, Listrik, dan Bunga KUR, serta bantuan pangan.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa dampaknya terlihat, dengan persentase penduduk miskin turun sekitar 1.8%, mencapai 9,36% atau sekitar 25,90 juta orang berdasarkan data BPS Maret 2023.
Meski demikian, penurunan tingkat kemiskinan ini belum sepenuhnya memuaskan beberapa kalangan ekonomi. Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya ke kisaran 6% pada tahun 2022.
Menyikapi hal ini, Direktur Public Policy Center of Economic and Law Studies (Celios), Wahyudi Askar, mengutarakan pandangannya. Menurutnya, sejak Maret 2019, tingkat kemiskinan Indonesia sudah berada di bawah dua digit, tepatnya 9,82%. Namun, hingga saat ini, angkanya masih berada di kisaran 9%.
Wahyudi Askar menyoroti bahwa permasalahan tidak semata-mata terletak pada jumlah anggaran bansos. “Problemnya bukan dari jumlah anggarannya tetapi dari kualitas program dan penyalurannya,” tegas Wahyudi Askar.
Ia menambahkan bahwa beberapa program subsidi, seperti subsidi minyak, LPG, dan listrik, belum seluruhnya tepat sasaran, sebagian diantaranya dinikmati oleh masyarakat menengah atas.
Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas program bansos di Indonesia tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan perlu diperhatikan kualitas program dan distribusinya agar benar-benar memberikan dampak positif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Tanah Air.
Sumber: @cnbcindonesia
